KLIKQQ - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan hadir dalam sidang perdana uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, Basuki tak akan datang sendiri tanpa ditemani seorang pun pengacara.Basuki atau akrab disapa Ahok menguji pasal 70 ayat (3) yang mengatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
"Jadi. Jadi jam 11 nanti. Ya MK dateng aja panggil, aku udah masukin surat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/8).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan tidak akan menggunakan pengacara untuk mendampingi dirinya. Sebab dia hanya akan memaparkan pandangannya terkait pasal yang dikeluhkannya.
"Enggak pake pengacara, aku aja duduk situ ngomong," tegasnya.
Seperti diketahui, Basuki meminta kepada MK agar menguji kembali pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, yang berisi "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".
Pasal tersebut ditafsirkan Ahok, sapaan Basuki, di mana selama masa kampanye peserta Pilkada wajib menjalani cuti. Pasal itu dianggap menghalangi kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, sebab dia ingin memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.
Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut dinilainya tidak wajar, cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ahok berpendapat ketentuan tersebut seharusnya ditafsirkan cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.
Dengan demikian, Ahok selaku pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Dalam gugatan uji materi tersebut, Ahok meminta agar MK menyatakan agar pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.
Sidang dengan perkara nomor 60/PUU-XIV/2016 ini sedianya akan digelar sekitar pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK.
